Pohuwato, Kekhawatiran terhadap meningkatnya potensi konflik di sektor pertambangan mendorong tokoh masyarakat Pohuwato, Yusuf Mbuinga, SH., untuk angkat bicara. Ia menilai aktivitas investasi yang tidak terkendali berisiko memperbesar gesekan sosial serta memperparah kerusakan lingkungan.
Menurut Yusuf, langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah mengaudit seluruh izin investasi yang telah diterbitkan. Evaluasi menyeluruh tersebut dinilai penting guna mencegah tumpang tindih kebijakan yang kerap menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat.
“Audit total izin investasi perlu dilakukan. Ke depan, sebaiknya tidak ada lagi penambahan izin baru yang justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan kerusakan lingkungan yang semakin luas,” ujarnya, Kamis (30/04/2026).
Di sisi lain, Yusuf juga menyoroti rencana aksi massa yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 7 Mei bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional. Ia mengimbau agar aksi tersebut dapat ditunda sementara waktu.
Ia beralasan, penundaan dapat membuka ruang bagi pihak perusahaan untuk menunjukkan itikad baik dalam merespons tujuh tuntutan masyarakat penambang. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai penting untuk menghindari potensi penyusupan kepentingan lain yang dapat memperkeruh situasi.
“Perjuangan tetap harus berjalan, tetapi keamanan dan ketenteraman daerah harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Yusuf juga menaruh harapan besar kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pohuwato agar dapat mengambil peran aktif dalam menjembatani penyelesaian persoalan secara adil dan berimbang.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konflik pertambangan sebaiknya diselesaikan melalui jalur dialog dan musyawarah, bukan melalui pendekatan konfrontatif.
Ia pun mengaku terinspirasi oleh langkah damai yang pernah ditempuh oleh Jusuf Kalla dalam meredam berbagai konflik sosial di Indonesia.
“Dialog adalah jalan terbaik untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak,” tutupnya, (Red).
