LENSAGORONTALO.COM, POHUWATO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, beserta unsur Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam Malaria di Bumi Panua.
Berlangsung di Aula Kodim 1313 Pohuwato turut dihadiri Sekertaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau, perwakilan Forkopimda, camat se-Kabupaten Pohuwato, dan Kepala Puskesmas se- Kabupaten Pohuwato, Rabu (05/02/2025).
Sekda Iskandar mengatakan, ini menjadi atensi semua pihak dan menjadi keresahan kita semua terkait dengan bukan lagi kejadian luar biasa (KLB), sudah masuk kategori darurat karena terkait permasalahan malaria yang sudah sangat mengkhawatirkan.
Padahal pada tahun 2022 Kabupaten Pohuwato telah dinyatakan daerah yang bebas malaria dan telah memiliki Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kemenkes RI.
“Akan tetapi kondisi ini sudah berbalik, saat ini sudah sangat mengkhawatirkan kondisi wabah ini, sehingga dari kejadian luar biasa kita akan tingkatkan tanggap darurat. Sumber daya yang ada bisa dioptimalkan untuk bagaimana bisa menangani ini secara maksimal,”terangnya.
Lanjut Iskandar, keputusan penetapan status darurat ini sangat penting untuk memberikan perhatian lebih dalam penanganan kasus malaria yang semakin meningkat. Juga pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait dalam menangani bencana non alam ini secara cepat dan efektif.
“Ia, sebelumnya ini secara tupoksi menjadi tugas Dinas Kesehatan, oleh karena itu hal ini sudah menjadi tugas kita bersama temasuk TNI/Polri harus terlibat, sehingga rapat ini digelar dengan menghadirkan Forkopimda, karena ini sudah menjadi status bencana non alam. Khusus Kabupaten Pohuwato kita menghadapi permasalahan darurat wabah malaria yang sudah mengkhawatirkan,”ungkap Sekda.
Diakhir sambutannya, Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kecamatan dan jajaran kesehatan di tingkat kecamatan karena sudah melaksanakan dengan maksimal walaupun kondisinya tidak cukup dengan yang dilakukan saat ini. Kita harus lebih optimal lagi bukan hanya dalam pelaksanaan tugas, tapi dalam dukungan penganggaran,(red).
