LENSAGORONTALO.COM, OPINI – Di balik gemerlap janji investasi dan jargon pembangunan yang terus digaungkan, tersimpan potongan kecil bernama nasib rakyat, molekul-molekul kehidupan yang terus terombang-ambing dalam pusaran kepentingan ekonomi besar. Mereka yang hidup di lingkar tambang, yang tanahnya dirampas untuk dikeruk, airnya terancam tercemar, dan udaranya mulai terganggu oleh debu serta limbah industri, justru sering kali menjadi penonton dalam panggung pembangunan yang mestinya mereka juga punya peran utama.
Rakyat di lingkar tambang tidak hanya kehilangan tanah sebagai sumber kehidupan, tetapi juga kehilangan ruang sosial dan ekologis yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka. Sungai yang dulu menjadi sumber air bersih kini mulai berubah warna. Udara yang dulu segar kini membawa debu logam. Sementara di atas penderitaan itu, segelintir pihak berdiri dengan wajah percaya diri, membawa bendera investasi dan menjual narasi “pembangunan demi kemajuan daerah”.
Belakangan, publik disuguhi kabar bahwa investor dari salah satu perusahaan tambang dengan mudah mengklaim dokumen perizinan mereka “aman”. Pernyataan itu beredar luas di media, seolah-olah cukup untuk menenangkan keresahan rakyat. Padahal, tidak satu pun dari dokumen itu pernah benar-benar ditunjukkan kepada publik. Tidak ada bukti konkret tentang keabsahan izin produksi, tidak ada transparansi mengenai AMDAL, dan tidak ada jaminan bahwa semua persyaratan hukum telah terpenuhi.
Klaim legalitas yang hanya bergema di ruang pemberitaan jelas tidak bisa menggantikan kewajiban transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat berhak tahu dasar hukum dari aktivitas yang secara langsung menyentuh ruang hidup mereka. Sebab di titik inilah keadilan diuji apakah negara sungguh hadir untuk melindungi rakyat, atau justru menjadi perisai bagi kepentingan modal yang menafikan suara rakyat kecil.
Rakyat yang tanahnya dirampas, airnya terancam tercemar, dan udaranya tidak lagi sehat untuk dihirup, tidak sedang menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya meminta kejelasan, apakah perusahaan benar-benar telah memenuhi seluruh syarat hukum dan lingkungan? Apakah proses AMDAL dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat terdampak? Dan apakah ada jaminan bahwa pembangunan ini tidak akan menimbulkan bencana ekologis dan sosial di kemudian hari?
Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Investor bicara lewat media, bukan lewat dokumen. Pemerintah diam dalam ambiguitas. DPRD menonton dalam keraguan. Dan rakyat menunggu dalam ketidakpastian. Inilah yang disebut sebagai nasib yang terurai menjadi molekul-molekul kecil tanpa arah hak yang terfragmentasi, keadilan yang tercerai berai.
Sebelum satu pun alat berat bekerja, dokumen perizinan dan hasil kajian lingkungan seharusnya dipublikasikan secara terbuka, diverifikasi bersama masyarakat, dan diuji kebenarannya oleh lembaga independen. Tidak cukup hanya berkata “semua sudah aman” Keamanan hukum tidak lahir dari kata-kata, tetapi dari transparansi administratif, partisipasi publik, dan integritas moral dari para pengambil keputusan.
Pemerintah daerah dan DPRD tidak boleh menjadi pelengkap administrasi yang hanya melegitimasi kepentingan korporasi. Mereka adalah wakil rakyat, benteng terakhir yang harus berdiri di sisi masyarakat ketika modal dan kekuasaan mencoba berjalan tanpa etika. Ketika lembaga negara kehilangan keberanian untuk menegakkan kebenaran, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum.
Sebab pembangunan sejati bukan diukur dari seberapa besar investasi yang masuk, melainkan dari seberapa besar manfaat dan keadilan yang dirasakan rakyat. Pembangunan yang menyingkirkan rakyat dari tanahnya bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran berbalut modernisasi.
Hari ini, molekul-molekul nasib rakyat itu tersebar di tanah-tanah tambang, di udara yang penuh debu, di sungai-sungai yang mengalir keruh. Mereka menunggu keadilan yang belum tiba, menanti negara untuk hadir bukan sebagai juru bicara investor, tetapi sebagai pelindung hak-hak warga yang sah atas tanah airnya.
Apakah kekayaan alam ini akan terus menjadi sumber penderitaan baru, atau justru menjadi awal keberanian kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi semua? Jawabannya bergantung pada moralitas kita hari ini pada keberanian untuk berpihak pada yang lemah, pada rakyat yang haknya terlalu lama diabaikan atas nama investasi.
(Oleh : Perwakilan Anak Penambang Rakyat, Yopi Y Latif)
